Pengukuhan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada 14 Juni 2025 di Jakarta menandai babak baru bagi organisasi ini. Acara dihadiri oleh para ahli dan pengajar dari seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan peran APHTN-HAN di kancah nasional dan internasional.
Kepemimpinan baru APHTN-HAN membawa visi untuk mengaplikasikan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi ini bertekad menjadi rujukan utama dalam hal pemikiran, kritik, dan advokasi terkait perkembangan konstitusional dan pemerintahan.
Inklusif dan Kontributif: Visi Baru APHTN-HAN
APHTN-HAN di bawah kepemimpinan baru berkomitmen menjadi organisasi keilmuan yang responsif terhadap perubahan zaman. Organisasi ini akan mengutamakan kolaborasi dan peran strategis di tengah tantangan ketatanegaraan yang kompleks.
Guntur Hamzah, Ketua Umum APHTN-HAN, bertujuan menjadikan APHTN-HAN sebagai mitra pemikiran bagi negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Visi ini menekankan pentingnya APHTN-HAN berperan aktif dalam ruang kebijakan.
Bayu Dwi Anggono, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, menekankan modernisasi tata kelola organisasi, digitalisasi data keanggotaan, dan penguatan riset serta publikasi. Ia juga mengajak untuk memperhatikan isu-isu kontemporer dalam hukum tata negara dan administrasi negara.
Kolaborasi Guntur dan Bayu diharapkan dapat menyeimbangkan antara pengalaman dan inovasi dalam memimpin APHTN-HAN. Mereka ingin APHTN-HAN tidak hanya menjadi asosiasi pengajar, tetapi juga sebagai pusat pemikiran kebangsaan yang memberi arahan strategis.
Mengawal Konstitusi: Peran APHTN-HAN di Era Modern
APHTN-HAN menyadari bahwa perannya tidak hanya terbatas pada lingkup akademik. Organisasi ini berkomitmen untuk menjangkau masyarakat luas guna meningkatkan literasi konstitusi.
Kepemimpinan baru menekankan bahwa konstitusi bukan hanya teks normatif, tetapi merupakan pedoman hidup bernegara. APHTN-HAN bertekad menjadi jembatan antara dunia akademik dan praktik kehidupan nyata.
APHTN-HAN akan mengembangkan program pengabdian dan advokasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencakup kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional.
Dengan meningkatkan kerja sama internasional, APHTN-HAN ingin menjadikan pemikiran hukum tata negara Indonesia lebih dikenal di kancah global. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Mewujudkan Inklusivitas dan Kontribusi APHTN-HAN
Inklusivitas APHTN-HAN tidak hanya berarti keterbukaan internal, tetapi juga melibatkan jejaring global untuk membahas isu-isu demokrasi, hak konstitusional, dan tata kelola pemerintahan. APHTN-HAN akan berusaha menjangkau seluruh kalangan, termasuk akademisi muda dan di daerah.
Di tengah polarisasi politik, APHTN-HAN berperan penting dalam menyegarkan kembali semangat kebangsaan. Organisasi ini akan menawarkan suara akademik yang mencerahkan dan menjernihkan situasi.
APHTN-HAN akan berperan sebagai pengawal demokrasi substantif, bukan hanya prosedural. Organisasi ini akan mengawasi praktik kekuasaan dan memastikan terjaganya otoritas hukum dan otonomi daerah.
APHTN-HAN bertekad menjadi representasi pemikiran konstitusional Indonesia di dunia internasional. Organisasi ini akan berkontribusi dalam membangun tata kelola negara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tradisi hukum Indonesia.
Dengan komitmen terhadap inklusivitas dan kontribusi, APHTN-HAN siap memainkan peran yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi ini bertekad menjadi mercusuar keilmuan yang menerangi masyarakat dan membangun peradaban hukum yang lebih baik.
Dosenkampus.com